Untitled 2

on . Hits: 90

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

 

KEPEGAWAIAN

 

No

Peraturan

Dokumen

1

Badan Kepegawaian Negara Nomor K-26-30/V.7-3/99 Tentang batas usia 1ension Pegawai Negeri Sipil

dokument

2

Badan    Kepegawian    Negara    Nomor    WK.26-30W/V.125.B/99 Perpanjangan batas usia pension Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan auditor Madya dan auditor utama

dokumen

3

Peraturan Pemerintah 17 tahu   2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

dokumen

4

Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  RI  Nomor  3  Tahun  2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Dokumen

5

Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  RI  nomor  4  tahun  2020 tentang Pedoman kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, cacat dan penyakit akibat kerja, serta kriteria penetapan tewas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara

Dokumen

6

PP Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri

Sipil

Dokumen

7

Surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatanan normal pad MA dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya  untuk wilayah  jabodetabek  dan  wilayah  dengan  status zona merah covid-19

Dokumen

8

SK    SEKMA    nomor    552/SEK/SK/VIII/2020    tentang    petunjuk penyusunan perjanjian kerjasama antara Pengadilan dan Pihak lain

dokumen

9

Surat Edaran Nomor 6 tahun 2021 tentang Penetapan jam kerja pada bulan  Ramadhan  1442  Hijriah  di  lingkungan  MA  RI  dan  Badan Peradilan yang berada dibawah nya

Dokumen

10

PP nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerj

Dokumen

11

PP  nomor  40  tahun  2010  tentang  perubahan  atas  peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil

Dokumen

12

SK    KMA    nomor    210/KMA/SK/VIII/202    tentang    penyesuaian tunjungan kinerja berdasarkan kelas jabatan pegawai di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Dokumen

UMUM DAN KEUANGAN

No

Peraturan

Dokumen

1

PMK RI nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transper ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic Covid-19 dan dampaknya

Dokumen

2

PMK  RI  nomor  119/PMK.02/2020  tentang  Standar  Biaya Masukan tahun anggaran 2021

Dokumen

3

PMK    RI    nomor    43/PMK.05/2020    tentang    Mekanisme Pelaksanaan  anggaran  belanja  atas  beban  pendapatan  dan belanja negera dalam penanganan covid-19

Dokumen

4

Keputusan  Sekretaris  MA  RI  nomor  578/SEK/SK/VIII/2020 tantang petunjuk teknis pelaksanaan penialaian kinerja pegawai di  lingkungan  MA  RI  dan  Badan  Peradilan  yang  berada  di bawahnya

Dokumen

5

Pelaksanaan    pemberian    tunjangan    kinerja    pegawai    di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Dokumen

6

PMK RI nomor 50/PMK.05/2018 tentang standar kompetensi kerja khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat

Komitmen,    dan    Pejabat    Penandatangan    Surat    Perintah Membayar

Dokumen

7

PMK.Nomor    57/PMK.06/2018    tentang    Perubahan    atas

Peraturan Mentri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Dokuken

8

PMK Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran

Dokumen

9

PMK  nomor  118/PMK.06/2020  tentang  Investasi  pemerintah dalam rangka Program pemulihan ekonomi nasional

Dokumen

10

PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang tata cara rekonsiliasi Barang   Milik   Negara   dalam   rangka   penyusunan   laporan keuangan pemerintah pusat

Dokumen

11

PMK nomor 208/PMK.02/2019 tentang petunjuk penyusunan dan   penelaahan   rencana   kerja   dan   anggaran   kementrian Negara/lembaga  dan  pengesahan  daftar  isian  pelaksanaan anggaran

Dokumen

12

PMK nomor 185/PMK.02/2020 tentang pengelolaan anggaran dalam   rangka   penanganan   pandemic   covid-19   dan   atau program pemulihan ekonomi nasional

Dokumen

PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN

 

No

Peraturan

Dokumen

1

PMK  RI  nomor  121/PMK.07/2020  tentang  batas  maksimal kumulatif  deficit  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah, batas maksimal deficit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2021

Dokumen

2

PMK   nomor   208/PMK.02/2020   tentang   Tata   cara   revisi anggaran tahun anggaran 2021

Dokumen

3

UU  RI  nomor  2  tahun  2020  tentang  Penetapan  peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan  keuangan  Negara  dan  stabilitas  system  keuangan untuk penanganan pandemic covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonimian

nasional dan atau stabilitas system keuangan menjadi UU

Dokumen

4

PMK  no  or  PER-  2/PB/2021  tentang  Petunjuk  teknis  revisi anggaran   yang   menjadi   kewenangan   direktorat   jenderal perbendaharaan pada tahun anggaran 2021

Dokumen

5

PMK   nomor   234/PMK.05/2020   tentang   perubahan   atas peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat

Dokumen

6

Petunjuk teknis penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2021 bagi

Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Bading  pada  4  lingkungan Peradilan

Dokumen

7

Surat Sesma batas waktu pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Dokumen

8

SK Sekretaris MA nomor 2374/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis MA Tahun Anggaran 2020-2024

Dokumen

9

Penyampaian Dokumen SAKIP

Dokumen

10

PP nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Dokumen

11

PP RI nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dokumen

                             

IT

No

Peraturan

Dokumen

1

KMA    nomor    71/KMA/SK/III/2018    tentang    Pembentukan kelompok kerja penyusunan kebijakan MA tentang tata kelola teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  lingkungan  MA  dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Dokumen

2

KMA  nomor  122/KMA/SK/VII/2018  tentang  Pedoman  Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan

Dokumen

3

KMA   nomor   269/KMA/SK/XII/2018   tentang   Tata   Kelola

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan MA dan

Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Dokumen

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

Kepegawaian

No

Peraturan

Dokumen

1

Badan Kepegawaian Negara Nomor K-26-30/V.7-3/99 Tentang batas usia 1ension Pegawai Negeri Sipil

dokument

2

Badan    Kepegawian    Negara    Nomor    WK.26-30W/V.125.B/99 Perpanjangan batas usia pension Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan auditor Madya dan auditor utama

dokumen

3

Peraturan Pemerintah 17 tahu   2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

dokumen

4

Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  RI  Nomor  3  Tahun  2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Dokumen

5

Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  RI  nomor  4  tahun  2020 tentang Pedoman kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, cacat dan penyakit akibat kerja, serta kriteria penetapan tewas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara

Dokumen

6

PP Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri

Sipil

Dokumen

7

Surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatanan normal pad MA dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya  untuk wilayah  jabodetabek  dan  wilayah  dengan  status zona merah covid-19

Dokumen

8

SK    SEKMA    nomor    552/SEK/SK/VIII/2020    tentang    petunjuk penyusunan perjanjian kerjasama antara Pengadilan dan Pihak lain

dokumen

9

Surat Edaran Nomor 6 tahun 2021 tentang Penetapan jam kerja pada bulan  Ramadhan  1442  Hijriah  di  lingkungan  MA  RI  dan  Badan Peradilan yang berada dibawah nya

Dokumen

10

PP nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerj

Dokumen

11

PP  nomor  40  tahun  2010  tentang  perubahan  atas  peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil

Dokumen

12

SK    KMA    nomor    210/KMA/SK/VIII/202    tentang    penyesuaian tunjungan kinerja berdasarkan kelas jabatan pegawai di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Dokumen

UMUM DAN KEUANGAN

No

Peraturan

Dokumen

1

PMK RI nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transper ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic Covid-19 dan dampaknya

Dokumen

2

PMK  RI  nomor  119/PMK.02/2020  tentang  Standar  Biaya Masukan tahun anggaran 2021

Dokumen

3

PMK    RI    nomor    43/PMK.05/2020    tentang    Mekanisme Pelaksanaan  anggaran  belanja  atas  beban  pendapatan  dan belanja negera dalam penanganan covid-19

Dokumen

4

Keputusan  Sekretaris  MA  RI  nomor  578/SEK/SK/VIII/2020 tantang petunjuk teknis pelaksanaan penialaian kinerja pegawai di  lingkungan  MA  RI  dan  Badan  Peradilan  yang  berada  di bawahnya

Dokumen

5

Pelaksanaan    pemberian    tunjangan    kinerja    pegawai    di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Dokumen

6

PMK RI nomor 50/PMK.05/2018 tentang standar kompetensi kerja khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat

Komitmen,    dan    Pejabat    Penandatangan    Surat    Perintah Membayar

Dokumen

7

PMK.Nomor    57/PMK.06/2018    tentang    Perubahan    atas

Peraturan Mentri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Dokuken

8

PMK Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran

Dokumen

9

PMK  nomor  118/PMK.06/2020  tentang  Investasi  pemerintah dalam rangka Program pemulihan ekonomi nasional

Dokumen

10

PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang tata cara rekonsiliasi Barang   Milik   Negara   dalam   rangka   penyusunan   laporan keuangan pemerintah pusat

Dokumen

11

PMK nomor 208/PMK.02/2019 tentang petunjuk penyusunan dan   penelaahan   rencana   kerja   dan   anggaran   kementrian Negara/lembaga  dan  pengesahan  daftar  isian  pelaksanaan anggaran

Dokumen

12

PMK nomor 185/PMK.02/2020 tentang pengelolaan anggaran dalam   rangka   penanganan   pandemic   covid-19   dan   atau program pemulihan ekonomi nasional

Dokumen

PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN

No

Peraturan

Dokumen

1

PMK  RI  nomor  121/PMK.07/2020  tentang  batas  maksimal kumulatif  deficit  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah, batas maksimal deficit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2021

Dokumen

2

PMK   nomor   208/PMK.02/2020   tentang   Tata   cara   revisi anggaran tahun anggaran 2021

Dokumen

3

UU  RI  nomor  2  tahun  2020  tentang  Penetapan  peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan  keuangan  Negara  dan  stabilitas  system  keuangan untuk penanganan pandemic covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonimian

nasional dan atau stabilitas system keuangan menjadi UU

Dokumen

4

PMK  no  or  PER-  2/PB/2021  tentang  Petunjuk  teknis  revisi anggaran   yang   menjadi   kewenangan   direktorat   jenderal perbendaharaan pada tahun anggaran 2021

Dokumen

5

PMK   nomor   234/PMK.05/2020   tentang   perubahan   atas peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat

Dokumen

6

Petunjuk teknis penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2021 bagi

Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Bading  pada  4  lingkungan Peradilan

Dokumen

7

Surat Sesma batas waktu pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Dokumen

8

SK Sekretaris MA nomor 2374/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis MA Tahun Anggaran 2020-2024

Dokumen

9

Penyampaian Dokumen SAKIP

Dokumen

10

PP nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Dokumen

11

PP RI nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dokumen

                           

IT

No

Peraturan

Dokumen

1

KMA    nomor    71/KMA/SK/III/2018    tentang    Pembentukan kelompok kerja penyusunan kebijakan MA tentang tata kelola teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  lingkungan  MA  dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Dokumen

2

KMA  nomor  122/KMA/SK/VII/2018  tentang  Pedoman  Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan

Dokumen

3

KMA   nomor   269/KMA/SK/XII/2018   tentang   Tata   Kelola

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan MA dan

Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Dokumen

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kasongan

foto pa kasongan

Jl. Katunen Kelurahan Kasongan Baru 

Kecamatan Katingan Hilir  Kabupaten Katingan

Kalimantan Tengah (74113)

Telp:0536-4214507 

Email : pakasongan@gmail.com

website: www.pa-kasongan.go.id

 logo fblogo ig logo yt logo email
Pengadilan Agama Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.