PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN 

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan Agama Kasongan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan informasi terkait hak-hak perempuan pasca perceraian. Hak tersebut meliputi:

1. Mut'ah 

2. Nafkah, Maskan dan Kiswah

3. Mahar Terhutang

4. Biaya Hadhanah ketika ibu yang memegang hak asuh atas anak

Dalam perkara Cerai Talak, hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya dapat diajukan di dalam proses persidangan dalam agenda jawaban dalam bentuk gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Sedangkan dalam perkara Cerai Gugat, hak-hak tersebut dapat diajukan dalam surat gugatan.

MEKANISME PENGADUAN

Pengadilan Agama Kasongan memberikan respon atas Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kasongan. Tujuan dari respon ini adalah sebagai evaluasi bagi Pengadilan Agama Kasongan untuk terus berbenah diri dan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Atas ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan publik ini, masyarakat dapat melakukan pengaduan atau pelaporan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Secara Lisan
   1. Datang langsung ke Meja Informasi dan Pengaduan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
   2. Melalui Telepon ke 0536 4214507 pada saat jam kerja.
2. Secara Tertulis
   1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kasongan dengan diantar sendiri atau melalui Pos dengan alamat: Pengadilan Agama Kasongan, Jalan Katunen Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Prov. Kalimantan Tengah Kode Pos 74413. Atau dapat pula dikirim melalui email: pakasongan@gmail.com.
   2. Pengaduan  secara  tertulis  wajib  dilengkapi fotokopi  identitas  dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Sejak awal Tahun 2021 sampai dengan 2023 Pengadilan Agama Kasongan telah menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bekerjasama dengan Perkumpulan  Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring  Hurung Sampit berdasarkan dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: W16-A10/1032/KU.01/XII/2020 dan Nomor: W16-A10/1033/KU.01/XII/2020 (KLIK DISINI) yang diperbaharui dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: W16-A10/03/KU.01/I/2022 dan Surat Perjanjian Nomor: W16-A10/03.1/KU.01/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 (KLIK DISINI). kemudian diperbaharui dengan Perjanjian Kerjasama Tahun Anggaran 2023. Pos Bantuan Hukum diperuntukan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak mampu dalam membuat dokumen hukum dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum di Pengadilan Agama Kasongan. Adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain :

PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

A. Umum

1. Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

• Prosedur Biasa; dan
• Prosedur Khusus.

2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

• Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
• Informasi yang diminta bervolume besar;
• Informasi yang diminta belum tersedia; atau
• Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

Template Gugatan dan Permohonan

Berikut merupakan template gugatan dan Permohonan yang dapat diunduh dan kemudian disesuaikan berdasar kasus masing-masing.