Untitled 2

'' Selamat Datang ''

Kami senantiasa selalu berusaha menyajikan informasi yang up to date melalui website ini, meskipun tentu akan selalu terdapat kekurangan di banyak aspeknya. Oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan website ini.
'' Selamat Datang ''

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

jadwal sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

sipp

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

e court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

biaya perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

biaya perkara

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gugatan Mandiri

Gugatan Mandiri adalah layanan yang memungkinkan para pencari keadilan mengajukan gugatan mandiri secara online.

. .

.

.

Ucapan Selamat dan Dukacita

Idul adha 1442 Dukacita IKAHI
01 / 02

Idul adha 1442

02 / 02

Dukacita IKAHI

SIPP PA Se-Kalteng

 

btk kkp kkr klp mte nbl
pbn pky pps skm spt tml

Aplikasi Pelayanan Publik

 

ap-brosur ap-epanjar ap-barukeren ap-ptsp ap-simpeltask

RELASI AGAMA DAN BANGSA DALAM MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA[1]

Oleh: Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H.[2]

Manusia dengan segenap aspek multikulturalis yang mendampinginya, merupakan suatu entitas yang unik. Realita keragaman manusia, baik dari segi ras, suku, bangsa, agama dan ideologinya menjadi keniscayaan, tidak dapat dihindari, dan harus diterima sebagai fakta empiris-realistis. Sikap dewasa dan bijaksana menjadi sikap yang harus selalu menyertai dalam menghadapi realitas masyarakat yang majemuk. Islam sebagai salah satu pranata sosial yang tidak memungkiri fakta keragaman masyarakat ini bahkan menganjurkan kepada setiap pemeluknya untuk saling mengenal, berdialog, berinteraksi dan bersama-sama membangun kehidupan sejahtera di muka bumi tanpa memandang kondisi sosio kultural, gender, agama.[3] Tentunya dengan selalu memperhatikan dan membedakan ruang publik (muamalah) dan ruang privat yang bersifat personal (akidah).

Sejarah mencatatkan peran Nabi Muhammad dalam membangun ikatan emosional dan persatuan di antara kabilah-kabilah Arab yang majemuk. Perbedaan suku di kalangan masyarakat Arab sering menimbulkan konflik berkepanjangan.[4] Piagam Madinah yang merupakan konsensus masyarakat arab yang plural menjadi simbol persatuan yang berhasil memberikan kehidupan aman, Makmur, dan sejahtera bagi masyarakat Madinah yang plural saat itu.[5] Nabi Muhammad telah meletakkan dasar-dasar kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk dalam hal suku dan agama. Pada pokoknya, semua umat Islam, meski berasal dari banyak suku, merupakan satu komunitas. Hubungan antar-anggota komunitas serta antar-anggota komunitas Islam dan anggota komunitas lain didasari prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan beragama.[6] Lima prinsip tersebut mengisyaratkan: (1) persamaan hak dan kewajiban semua warga negara tanpa diskriminasi suku atau agama; (2) pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.[7]

Persatuan di kalangan penduduk Yatsrib (Madinah) melalui Piagam Madinah ini setidaknya dapat dirumuskan dan dikategorikan dalam suatu konsep ukhuwah (persaudaraan) yang tidak berdasarkan agama, ras atau suku tertentu, melainkan persaudaraan yang dilandaskan pada satu tujuan, yaitu tujuan masyarakat plural dalam mencapai cita-cita bersama sebagai suatu kelompok masyarakat atau bangsa. Konsep ukhuwah sendiri telah dikenalkan oleh al-Qur’an dalam 4 bentuk meliputi: 1) Ukhuwah fi al-Ubudiyyah (Persaudaraan dalam Ketundukan), 2) Ukhuwah fi al-Insaniyyah (Persaudaraan dalam Kemanusiaan), 3) Ukhuwah fi al-Wathaniyyah (Persaudaraan dalam Kebangsaan) dan 4) Ukhuwah fi din al-Islam (Persaudaraan dalam Agama Islam).[8] Meskipun kental dengan nuansa Islami sebab disusun oleh Nabi Muhammad, Piagam Madinah justru lebih tepat dikategorikan dalam Ukhuwah fi al-Wathaniyyah sebab sifat plural dan multikultural pada masyarakat Madinah diikat melalui kesamaan tujuan. Meskipun demikian, sebab dibuat oleh Nabi Muhammad –yang setiap aqwal, af’al dan taqrirnya sesuai dengan ajaran Islam- maka Piagam Madinah juga dapat dikategorikan dalam ranah Ukhuwah Islamiyyah atau Persaudaraan yang sesuai dengan ajaran Islam.[9]

Dalam konteks ke-Indonesia-an, Piagam Madinah dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam Indonesia secara khusus dan seluruh rakyat Indonesia secara umum. Di samping konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif, Piagam Madinah yang merupakan salah satu dari doktrin religius yang tidak hanya berupa qaul (ucapan), namun lebih jauh harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan umat muslim sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama. Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sendiri bahkan dalam perjalanannya menghadapi kritik dan konflik pemikiran yang menuntut kedewasaan berfikir para pendiri negara (founding fathers) dalam membangun kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama yang ideal. Hingga pada akhirnya, melalui kedewasaan berfikir dan kesadaran akan pluralisme kita, agama dan negara mampu “dikawinkan” melalui ikatan Pancasila yang mampu mengimplementasikan ajaran agama dan penegakan syariat secara inklusif.[10]

Perumusan Pancasila dan konstitusi memang berupa kristalisasi dari nilai-nilai, kebudayaan dan tradisi yang telah mengakar kuat dalam jiwa bangsa (volkgeist),[11] sehingga mampu bertahan dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia meskipun di berada dalam badai globalisasi dan perubahan atau pergeseran nilai. Terlepas dari konflik saat perumusannya, Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi jiwa bagi setiap sila-sila selanjutnya. Setiap pengamalan sila-sila Pancasila tentu tidak boleh terlepas dari unsur transeden, yang artinya harus sesuai dengan ketentuan ajaran agama, dimana penganut agama Islam terikat pada ketentuan ajaran Islam, pun terhadap agama-agama lain yang ada di Indonesia yang terikat dengan ajaran agamanya masing-masing. Tujuan dari pengamalan Pancasila ini tidak lain adalah untuk mencapai tujuan perlindungan (Protect Goal), kesejahtaraan (Welfare Goal), pencerdasan (Educational Goal) dan ketertiban (Peacefull Goal) sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Upaya negara dalam mencapai tujuan ini tentu bukan hal mudah, dan tidak jarang menghadapi hambatan dan rintangan. Konflik atas nama agama sering dituding menjadi salah satu sumber permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pun demikian, meskipun memiliki dasar dan prinsip keyakinan (akidah) yang berbeda, setiap agama mengajarkan pada kebaikan.[12] Oleh sebab itu, tentu perlu dibuatkan garis tegas (dikotomi) antara agama dengan oknum.

Pada taraf ini, kita perlu kembali membangun kesadaran bahwa setiap agama memiliki ajaran atau prinsip yang berbeda yang tidak -akan pernah- bisa disatukan dan dipersamakan. Namun dalam hal hubungan atau interaksi sosial, tentu setiap orang mengharapkan kehidupan sosial yang baik dan dalam hubungan kebangsaan setiap orang menginginkan tercapainya tujuan hidup bersama sebagai bangsa yang satu. Pemisahan area privat dengan area publik perlu dipertegas dan senantiasa disosialisasikan kepada masyarakat agar muncul kesadaran bahwa masalah keyakinan yang berada di ranah privat tidak perlu menjadi perdebatan inti sebab dalam hal keimanan dan keyakinan, tentu setiap orang memiliki persepsi akan kebenaran akan keyakinannya masing-masing. Di sisi lain, dalam masalah kebangsaan -sebagai bagian dari Bangsa Indonesia- tujuan dari pendirian negara ini adalah benang kusut yang harus diurai bersama-sama. Dalam realisasi konsep ini, tentu negara harus melaksanakan amanat dari Pasal 28E ayat (1) , Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan menjamin hak-hak setiap warga negara dalam memeluk agama dan kepercayaan serta memberikan perlindungan hukum terhadapnya.

Islam mengajarkan bahwa dalam kehidupan sosial, kebermanfaatan terhadap orang lain merupakan hal yang menentukan kualitas pribadi seorang muslim.[13] Kualitas pribadi tersebut dapat dilihat dari sikap bagaimana seorang muslim memperlakukan keluarganya, saudaranya, tetangganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya tanpa memandang ras, suku, bangsa dan agamanya. Bahkan dalam hadis lain, sikap pribadi muslim merupakan cerminan dari keimanannya.[14] Oleh sebab itu, Penulis senantiasa berkeyakinan bahwa orang baik adalah orang yang menjalankan ajaran agamanya dengan baik.

DAFTAR BACAAN

Al-Qur’an

Abidin, Zain, Islam Inklusif: Telaah Atas Doktrin Dan Sejarah, Jurnal Humaniora Vol.4 No.2 Oktober 2013.

Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma Press.

Muhammadiyah Sulsel, PW, Materi Dakwah Ramadhan. Cet I:P3i Pers: Makassar, 2012.

Nawawi, Muhyiddin Yahya Bin Syaraf, al-Arbain an-Nawawiyah, Alih Bahasa: Abdullah Haidhir, Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007.

Sadjzali, Munawir, Kembali Ke Piagam Madinah, dalam Abu Zahra (ed.). Poloitik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia, Bandung Pustaka Hidayah, 1999.

Shihab, M. Quraish. 2007. Membumikan Al-Qur’an: Mu’jizat al-Qur’an. Cet. I. PT Mizan Pustaka: Bandung.

Syafii Maarif, Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Revolusi Terpimpin (1959-1965), Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998.

Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam: Dirasat Islamiyah II, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Daventa, Sherleen, Peran Agama Menciptakan Perdamaian Dunia, https://binus.ac.id/character-building/2020/05/peran-agama-menciptakan-perdamaian-dunia/, diakses pada 24 Juni 2021.

 


[1] Materi disampaikan pada acara Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Katingan, di Aula Kementerian Agama Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 26 Juni 2021.

[2] Hakim pada Pengadilan Agama Kasongan

[3] Lihat QS. Al-Hujurat: 13.

[4] Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasat Islamiyah II, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hal. 24

[5] Dalam konstitusi Madinah tersebut secara tegas dinyatakan hak-hak penganut Agama Yahudi hidup berdampingan secara damai dengan kaum muslimin. Kaum Yahudi menerima konstitusi Madinah secara sukarela. Berkat konstitusi ini, kaum Yahudi terangkat dari sekadar klien kesukuan menjadi warga negara yang sah. Praktek Rasulullah ini dihubungkan pula dengan ajaran-ajaran al-Qur’an mengenai kedudukan khusus mereka sebagai ahli alkitab. Gagasan besar tentang kesatuan umat manusia ini dalam QS Makkiyah; al-Nahl: 93, Yunus: 19, Hud: 118, al-Anbiya’: 92, al-Mu’minun: 52, al-Syura: 8 dan al-Zukhruf: 33. Kemudian gagasan ini masih kita jumpai juga dalam dua surat Madaniyah, yaitu dalam QS al-Baqarah: 213 dan al-Maidah: 48. Lihat lebih lengkap pada Syafii Maarif, Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Revolusi Terpimpin (1959-1965), Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998, hlm. 156

[6] Lihat penjelasan Munawir Sadjzali, Kembali Ke Piagam Madinah, dalam Abu Zahra (ed.). Poloitik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia, Bandung Pustaka Hidayah, 1999, hlm. 333

[7] A. Syafii Maarif, Op.Cit, hlm. 159.

[8] Muhammadiyah Sulsel, PW, Materi Dakwah Ramadhan. Cet I:P3i Pers: Makassar, 2012, hlm. 112-113.

[9] Menurut Quraish Shihab, istilah “Ukhuwah Islamiyyah” akan lebih tepat jika didudukkan sebagai adjektif, yang berarti persaudaraan yang sesuai dengan ajaran Islam. Lihat M. Quraish Shihab. 2007. Membumikan Al-Qur’an: Mu’jizat al-Qur’an. Cet. I. PT Mizan Pustaka: Bandung, hlm. 486-487.

[10] Penegakan syariat Islam tidak menghendaki adanya polarisasi peta pemahaman umat Islam dalam kaitannya dengan syariat Islam. Akan tetapi justru menawarkan konsepsi syariat Islam yang inklusif dengan membuka diri bagi terakomodasinya berbagai elemen, baik secara internal maupun secara eksternal. Dengan demikian, paradigma syariat Islam berbasis multikulturalisme yang mengabsahkan keanekaan internal dan eksternal yang terdiri dari komunitas muslim dan komunitas non muslim. Oleh karena itu, masalah toleransi akan secara langsung terkait dengan masalah pencapaian syariat Islam. Konsep Islam Inklusif, sama sekali tidak menghendaki usaha penyatuan agama atau mencampur adukannya. Konsep ini justru menghendaki setiap pemeluk agama konsekuen dengan ajaran agama yang diyakininya. Akan tetapi, kesungguhan beragama tersebut tidak boleh disertai dengan anggapan bahwa agama lain sepenuhnya salah. Setiap ajaran agama pasti mengandung nilai-nilai kebenaran. Sehingga selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an harus mengakui dan menerimanya sebagai kebenaran. (Lihat Zain Abidin, Islam Inklusif: Telaah Atas Doktrin Dan Sejarah, Jurnal Humaniora Vol.4 No.2 Oktober 2013, hlm. 1287).

[11] Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma Press, hlm. 8.

[12] Sherleen Daventa, Peran Agama Menciptakan Perdamaian Dunia, https://binus.ac.id/character-building/2020/05/peran-agama-menciptakan-perdamaian-dunia/, diakses pada 24 Juni 2021.

[13] Pada hadis “khairu an-naas anfauhum li an-naasi”, penggunaan lafadz an-nas melingkupi manusia secara keseluruhan yang memiliki abstraksi bahwa kebermanfaatan manusia terhadap manusia lain tidak hanya untuk sesama muslim saja melainkan untuk manusia seluruhnya.

[14] Hadis yang dimaksud adalah Hadis ke-15 dalam kitab Arbain Nawawi yang berbunyi “'an abii hurairata radziallahu 'anhu, anna rasulullahi shallallahu 'alaihi wasallama, qaala : man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairann au liyashmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu”. Lihat Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, al-Arbain an-Nawawiyah, Alih Bahasa: Abdullah Haidhir, Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007, hal. 46.

SAMBUTAN KETUA PENGADILAN

KetuaBismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas atas segala karuniaNya, Pengadilan Agama Kasongan, telah meluncurkan situs resmi Pengadilan Agama Kasongan.

Shalawat dan salam kehadirat baginda Rasulullah Muhammad saw, yang berkat perjuangan beliau, Islam terus menjadi jalan hidup (way of life) kita sampai akhir zaman.

Kami sangat menyadari kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan kemajuan teknologi berbasis pada internet. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kasongan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut lewat website resmi Pengadilan Agama Kasongan. Website ini selain sebagai wujud pemenuhan standar pelayanan masyarakat, juga dibuat sebagai bentuk dari keterbukaan (transparansi) bagi masyarakat luas.

Harapan kami, masyarakat terbantu dengan hadirnya Website ini, dan dengannya kinerja Pengadilan Agama Kasongan dapat termotivasi untuk semakin maju. Website ini meliputi berbagai informasi mengenai tugas Pengadilan Agama Kasongan, baik yang meliputi bidang Teknis Yustisial, Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Bidang Pengawasan dan Pembinaan, maupun Evaluasi Pelaksanaan Tugas, serta beberapa informasi penting lainnya.

Kami senantiasa selalu berusaha menyajikan informasi yang up to date melalui website ini, meskipun tentu akan selalu terdapat kekurangan di banyak aspeknya. Oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan website ini.

Demikian, sambutan kami selaku pimpinan Pengadilan Agama Kasongan. Semoga dapat membantu pengunjung dalam memberikan informasi awal mengenai Pengadilan Agama Kasongan sebagai salah satu pengadilan baru di Indonesia.

Wassalam,
 Ketua Pengadilan Agama Kasongan

Ttd

NORHADI, S.H.I., M.H.

  • Hak Isteri Pasca Perceraian
  • Mekanisme Pengaduan
  • Posbakum
  • Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi
  • Template Gugatan dan Permohonan

PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN 

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan Agama Kasongan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan informasi terkait hak-hak perempuan pasca perceraian. Hak tersebut meliputi:

1. Mut'ah 

2. Nafkah, Maskan dan Kiswah

3. Mahar Terhutang

4. Biaya Hadhanah ketika ibu yang memegang hak asuh atas anak

Dalam perkara Cerai Talak, hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya dapat diajukan di dalam proses persidangan dalam agenda jawaban dalam bentuk gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Sedangkan dalam perkara Cerai Gugat, hak-hak tersebut dapat diajukan dalam surat gugatan.

Read More

MEKANISME PENGADUAN

Pengadilan Agama Kasongan memberikan respon atas Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kasongan. Tujuan dari respon ini adalah sebagai evaluasi bagi Pengadilan Agama Kasongan untuk terus berbenah diri dan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Atas ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan publik ini, masyarakat dapat melakukan pengaduan atau pelaporan melalui beberapa media sebagai berikut:

  1. Secara Lisan
    1. Datang langsung ke Meja Informasi dan Pengaduan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
    2. Melalui Telepon ke 0536 4214507 pada saat jam kerja.
  2. Secara Tertulis
    1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kasongan dengan diantar sendiri atau melalui Pos dengan alamat: Pengadilan Agama Kasongan, Jalan Katunen Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Prov. Kalimantan Tengah Kode Pos 74413. Atau dapat pula dikirim melalui email: pakasongan@gmail.com.
    2. Pengaduan  secara  tertulis  wajib  dilengkapi fotokopi  identitas  dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.
Read More

POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Sejak awal Tahun 2021 Pengadilan Agama Kasongan telah menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bekerjasama dengan Perkumpulan  Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring  Hurung Sampit berdasarkan dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: W16-A10/1032/KU.01/XII/2020 dan Nomor: W16-A10/1033/KU.01/XII/2020 (KLIK DISINI). Pos Bantuan Hukum diperuntukan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak mampu dalam membuat dokumen hukum dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum di Pengadilan Agama Kasongan. Adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain :

Read More

PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

A. Umum

1. Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

  • Prosedur Biasa; dan
  • Prosedur Khusus.

2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  • Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  • Informasi yang diminta bervolume besar;
  • Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  • Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.
Read More

Template Gugatan dan Permohonan

Berikut merupakan template gugatan dan Permohonan yang dapat diunduh dan kemudian disesuaikan berdasar kasus masing-masing.

Read More

LPSE

SISTEM MAHKAMAH AGUNG RI

KOMDANAS

SIPP

INFO PERKARA

SISTEM KEPEGAWAIAN MA

SIKEP ABS BADILAG

JDIH

PERPUSTAKAAN

DIREKTORI PUTUSAN

Tentang Kami

profil profil profil profil profil
01 / 05

profil

profil

02 / 05

profil

profil

03 / 05

profil

profil

04 / 05

profil

profil

05 / 05

profil

profil

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kasongan

foto pa kasongan

Jl. Katunen Kelurahan Kasongan Baru 

Kecamatan Katingan Hilir  Kabupaten Katingan

Kalimantan Tengah (74113)

Telp:0536-4214507 

Email : pakasongan@gmail.com

website: www.pa-kasongan.go.id

 logo fblogo ig logo yt logo email
Pengadilan Agama Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.